Ads Top

TENAGA TEKNIK KELISTRIKAN WAJIB BERSERTIFIKAT K3

      Terkait semakin banyaknya tenaga kerja kelistrikan yang menjadi korban kesetrum listrik saat bekerja, gara-gara tidak menjalankan atau mungkin memang tidak mengerti sama sekali tentang metode dan sistem proteksi keselamatan diri dalam bekerja,  maka sudah saatnya untuk memberi pembekalan pengetahuan, baik secara teori maupun praktek, kepada para pekerja di bidang kelistrikan ini, sebelum korban semakin bertambah.
      Berdasarkan data yang dihimpun media postkotamakassar, lebih dari 90 persen tenaga kerja kelistrikan khususnya di Sulselrabar yang berstatus sebagai Tenaga Teknik atau Pelaksana Teknik, yang bernaung dibawah ratusan  Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga listrik atau Perusahaan Kontraktor Listrik, dapat dipastikan tidak memiliki Sertifikat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
     Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.12 Tahun 2015 Tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja, sudah sangat jelas dan tegas mengatur, bahwa semua tenaga kerja yang berkerja langsung di tempat-tempat kerja kelistrikan, wajin dibekali dan memiliki Sertifikat Teknisi K3 Listrik.
      Berdasarkan data pembagian unit kompetensi bidang ketenagalistrikan  yang dirilis Dirjen Ketenagalistrikan (DJK), maka dipastikan ada ratusan bahkan ribuan orang tenaga kerja yang terjun langsung di lapangan bekerja sebagai tenaga teknik kelistrikan, yang wajib memperoleh proteksi kesehatan dan keselamatan diri dalam bekerja.
      PT.PLN (Persero) termasuk PLN Wilayah Sulselrabar memang telah mengimplementasikan ketentuan tersebut, dan mulai 2017 ini, seluruh Badan Usaha yang akan bekerja di Bidang Ketenagalistrikan, wajib memiliki personil Ahli K3 Listrik, seperti tertuang dalam Surat Edaran  PLN Wilayah Sulselrabar per tanggal 22 November 2016 lalu yang ditanda tangani oleh Wasito Adi yang menjabat sebagai General Manager kala itu. Setidaknya, surat edaran tersebut sudah menjadi sinyal positif betapa PT.PLN sangat serius dalam menegakkan aturan yang ada.
      Bahkan Bob Saril, General Manager PT.PLN Wilayah Sulselrabar yang menggantikan Wasito Adi belum lama ini, menegaskan bahwa masalah K3 tidak boleh dipandang sekedar implementasi penegakan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi yang lebih penting adalah harus diliat dari sudut pandang kemanusian, karena kelalaian tidak hanya akan mencelakakan diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi petakan bagi orang lain. Karena itulah di Lingkungan PT.PLN (Persero) kewajiban penerapan K3 Listrik, tidak bisa ditawar-tawar lagi.
      Terkait dengan surat edaran PLN Wilayah Sulselrabar per tanggal 22 November 2016 tersebut, yang fokus mewajibkan kepada setiap Badan Usaha untuk memiliki minimal satu Ahli K3 Listrik, agaknya patut untuk disempurnakan, mengingat surat edaran ini tidak memberi proteksi kepada Tenaga Teknik atau pelaksana teknik yang secara operasional  turun tangan langsung bekerja di lapangan menarik dan memasang kabel jaringan, memasang atau memperbaiki travo, memanjat tiang-tiang listrik yang bertegangan dan sebagainya.
      "Tenaga teknik Badan Usaha adalah personil yang terjun langsung bekerja di lapangan yang penuh dengan resiko, tetapi sepertinya disepelekan dari sisi K3. Surat edaran GM PLN Sulselrabar yang diteken oleh Wasito Adi, hanya mewajibkan minimal satu Ahli K3 Listrik, yang tugas dan fungsinya hanya sebagai pengawas dan tidak mungkin bisa secara bersamaan berada di beberapa titik dilokasi pekerjaan untuk memantau dan mengawasi para Tenaga Teknik atau teknisinya", jelas Ketua Umum DPD Askomelin Sulselbar H.Ismail AR.
      Maka dari itu, katanya, jika berpatokan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.12 Tahun 2015 tersebut, maka sesungguhnya, Tenaga Teknisilah yang sangat patut dan wajib untuk memiliki Sertifikat K3 Listrik, disamping seorang Ahli sebagai pembimbing dan pengawas K3.
      Kondisi ini dibenarkan oleh Yusuf Adam Ismail,SH, Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Kelistrikan (LPKK) "Cahaya Keadilan". Menurutnya, dari sejumlah kasus kecelakaan kerja kelistrikan, baik yang menyebabkan kematian ataupun cacat seumur hidup, hampir semuanya menimpa tenaga-tenaga teknik yang bekerja di lapangan, dan hal ini bisa terjadi tentu saja karena para tenaga-tenaga teknik ini tidak mempunyai pengetahuan yang memadai bagaimana memproteksi diri dari sisi kesehatan dan keselamatan kerja.
     "Semoga saja pak Bob, GM PT. PLN Sulselrabar saat ini, yang kelihatannya sangat konsisten untuk memberikan proteksi kesehatan dan keselamatan bagi semua pihak yang bersentuhan dengan ketenagalistrikan, bisa menyikapi hal ini", ujar Yusuf. (pkm/ys)



Powered by Blogger.