PEMERATAAN LANGGANAN KORAN DI UPTD SOMBAOPU
04 March 2017
Edit
GAPURA (ragam liputan daerah)
Banyaknya keluhan dari berbagai Kepala sekolah terkait dengan langganan koran yang masuk di wilayah kecamatan Sombaopu, dengan dana yang terbatas bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Membuat para Kepala Sekolah resah, membuat pihak UPTD Sombaopu menyerahkan dan memperdayakan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) untuk memprogramkan agar langganan koran setiap penerbitan, bisa merata di setiap Sekolah Dasar (SD) di kecamatan Sombaopu.
Sekretaris K3S kecamatan Sombaopu, Rustam Suddin, SPd, SH, MSi,MH yang dikonfirmasi menyampaikan memang benar, sekarang untuk wilayah UPTD Sombaopu, untuk langganan koran dibagi 4 wilayah.
"Jadi setiap penerbitan- penerbitan koran itu sudah ditentukan wilayahnya, tidak bisa masuk di luar wilayah yang ditentukan," ucapnya kepada PKM, Sabtu, (4/3).
Rustam yang juga Kepala SD Negeri Bonto Kamase ini, menerangkan dalam wilayah 1 dan 2 itu terdiri dari 6 kelurahan diantaranya kelurahan sungguminasa, bonto- bontoa, pandang- pandang, katangka, dan tombolo.
Sedangkan untuk wilayah 3 dan 4, termasuk kelurahan tamarunang, paccinongan, samata, romang polong, tompo balang, bontoramba.
"Masing- masing 1 wilayah itu, ada 12 sekolah, jadi kalau 2 wilayah dalam setiap penerbitan, ada 24 sekolah yang dia bisa masuki dalam wilayah UPTD Kecamatan Sombaopu," jelas Rustam yang baru 5 bulan menjabat di SDN Bonto Kamase.
Pembagian koran dibagi 4 wilayah di Sombaopu itu merupakan salah satu program K3S. Hal itu perlu dibagi karena mengingat keterbatasan dana di setiap sekolah dan untuk menjalin silahturahmi dengan baik antara penerbitan dengan pihak sekolah.
"Untuk wilayah UPTD Somabopu, Sekolah Dasar keseluruhannya ada 48 sekolah, SD Negeri 44 sekolah, dan swasta," tandasnya.
Diharapkan kedepan para Kepala Sekolah sekecamatan Sombaopu, bisa bekerja sama dengan wartawan dengan baik, bermitra secara sehat dan bisa bersinergi didalam program Bupati Gowa, dibidang pendidikan sehingga kedepan tidak terjadi miscommunication dan tentu tidak ada pihak yang dirugikan. (pkm/shanty)
Banyaknya keluhan dari berbagai Kepala sekolah terkait dengan langganan koran yang masuk di wilayah kecamatan Sombaopu, dengan dana yang terbatas bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Membuat para Kepala Sekolah resah, membuat pihak UPTD Sombaopu menyerahkan dan memperdayakan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) untuk memprogramkan agar langganan koran setiap penerbitan, bisa merata di setiap Sekolah Dasar (SD) di kecamatan Sombaopu.
Sekretaris K3S kecamatan Sombaopu, Rustam Suddin, SPd, SH, MSi,MH yang dikonfirmasi menyampaikan memang benar, sekarang untuk wilayah UPTD Sombaopu, untuk langganan koran dibagi 4 wilayah.
"Jadi setiap penerbitan- penerbitan koran itu sudah ditentukan wilayahnya, tidak bisa masuk di luar wilayah yang ditentukan," ucapnya kepada PKM, Sabtu, (4/3).
Rustam yang juga Kepala SD Negeri Bonto Kamase ini, menerangkan dalam wilayah 1 dan 2 itu terdiri dari 6 kelurahan diantaranya kelurahan sungguminasa, bonto- bontoa, pandang- pandang, katangka, dan tombolo.
Sedangkan untuk wilayah 3 dan 4, termasuk kelurahan tamarunang, paccinongan, samata, romang polong, tompo balang, bontoramba.
"Masing- masing 1 wilayah itu, ada 12 sekolah, jadi kalau 2 wilayah dalam setiap penerbitan, ada 24 sekolah yang dia bisa masuki dalam wilayah UPTD Kecamatan Sombaopu," jelas Rustam yang baru 5 bulan menjabat di SDN Bonto Kamase.
Pembagian koran dibagi 4 wilayah di Sombaopu itu merupakan salah satu program K3S. Hal itu perlu dibagi karena mengingat keterbatasan dana di setiap sekolah dan untuk menjalin silahturahmi dengan baik antara penerbitan dengan pihak sekolah.
"Untuk wilayah UPTD Somabopu, Sekolah Dasar keseluruhannya ada 48 sekolah, SD Negeri 44 sekolah, dan swasta," tandasnya.
Diharapkan kedepan para Kepala Sekolah sekecamatan Sombaopu, bisa bekerja sama dengan wartawan dengan baik, bermitra secara sehat dan bisa bersinergi didalam program Bupati Gowa, dibidang pendidikan sehingga kedepan tidak terjadi miscommunication dan tentu tidak ada pihak yang dirugikan. (pkm/shanty)
